SISTEM AKUNTANSI NEGARA PERANCIS

            Republik Perancis merupakan negara yang mempunyai sistem akuntansi nasional yang seragam di dunia. Pada tahun 1947 dalam bulan September The Ministry Of National Economy mengeluarkan untuk pertama kali Plan Comptable General yang dirinci sebagai berikut:

1.   A nation uniform chart of account

2.   Definitions and explanations of terminology

3. Explanations, where necessary of the form of entries and which accounts to debit and/or credit in the recording of special events and transactions

4.   Principies of accounting measurements (valuation)

5.   Standard forms for financial statements

6.   Acceptable cost accounting methods

Elemen-elemen yang sangat berarti dirubah pada plan comptable general adalah permintaan pengungkapan pada Generally Accepted Financial Statement. Pengungkapan pada bermacam-macam hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.        Departures from generally accounting principies

2.        Explanation of valuation rules employed

3.        Accounting treatment of foreign currency items

4.        Statement of changes in fixed assets and deprecition

5.        Details of provitions

6.        Details of any revaluation

7.        Contingent liabilities related to leases

8.        Breakdown of liabilities by maturity

9.        Analysis of deffered charges, deffered items arising from currency translation and unusual  items

10.    Details of the impact tax on the financial statement

11.    Disclosure of liabilities secured by collaterals

12.    Statement showing how the profit of loss has been appropriated

13.    The average number of employed listed by category

14.    A list of marketable securities held

15.    Analysis turn over by activity and geographically

Perancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementrian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptale General (kode akuntansi nasional) resmi yang pertama pada bulan September 1947. Pada Tahun 1986, rencana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam Direktif Ketujuh UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut pada tahun 1999. Plan Comptable General berisi:

·         tujuan dan prinsip akuntansi seta pelaporan keuangan

·         definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban

·         atauran pengakuan dan penilaian

·         daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya

·         contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya

Ciri khusus akuntansi di Perancis adalah terdapatnya dikotomi (pemisahan) antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Meskipun akun-akun perusahaan secara tersendiri harus memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan Perancis untuk mengikuti Standar Pelaporan Keuangan internasional.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Lima organisasi utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis adalah :

1. Counseil National de la Comptabilite atau CNC (Badan Akuntansi Nasional)
2. Comite de la Reglemetation Comptable atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi)
3. Autorite des Marches Financiers atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
4. Ordre des Experts-Comtable atau OEC (Ikatan Akuntansi Publik)
5. Compagnie Nationale des Commisaires aix Comptes atau CNCC (Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional)

Di Perancis profesi akuntansi dan auditing sejak dahulu telah terpisah. Akuntan dan auditor Perancis diwakili oleh kedua lembaga, yaitu OEC dan CNCC, meski terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota keduannya. Sesungguhnya, 80% akuntan dengan kualifikasi di Perancis memiliki kedua klasifikasi tersebut. Dua lembaga profesional memiliki hubungan dekat dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kedua terlibat dalam pengembangan standar akuntansi melalui CNC dan CRC dan keduanya mewakili Perancis di IASB

Laporan Keuangan

Perusahaan Perancis harus melaporkan berikut ini :

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Catatan atas laporan keuangan
4. Laporan direktur
5. Laporan auditor

Laporan keuangan seluruh perusahaan perseroaan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran tertentu harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapkan dokumen yang terkait dengan pencegahan kepailitan perusahaan dan laporan sosial, yang keduanya hanya terdapat di Perancis.

Ciri utama pelaporan di Perancis adalah ketentuan mengenai pengungkapan catatan kaki yang ekstensif dan detail yang meliputi hal-hal berikut :

• Penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan
• Perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing
• Laporan perubahan aktiva tetap dan depresiasi
• Detail provisi
• Detail revaluasi yang dilakukan
• Analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo
• Daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham
• Jumlah komitmen pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya
• Detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan
• Rata-rata jumlah karyawan sesuai golongan
• Analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografis

Perusahaan-perusahaan komersial harus memberikan laporan sementara per enam bulan. Di antara hal lain, harus ada informasi yang diberikan untuk:

• Pemakaian air, bahan baku, dan energi, dan tindakan yang diambil untuk meningkatkan efisiensi energi.
• Aktivitas untuk mengurangi polusi di udara, air atau tanah, termasuk polusi suara, dan biayanya.
• Jumlah penyisihan untuk risiko terkait di lingkungan.

Undang-undang Perancis juga berisi ketentuan yang ditujukan untuk mencegah kebangkrutan (atau mengurangi akibatnya). Pemikirannya adalah bahwa perusahaan yang memiliki pemahaman yang baik tentang masalah keuangan internal mereka dan mempersiapkan proyeksi yang aman bisa menghindari masalah keuangan dengan lebih baik.

Patokan Akuntansi

Akuntansi di Perancis memiliki karakteristik ganda: perusahaan secara tersendiri harus mematuhi paraturan yang tetap, sedangkan kelompok usaha konsolidasi memiliki fleksibilitas lebih besar. Akuntansi untuk perusahaan secara individual merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung pendapatan kena pajak.

Metode pembelian (purchase method) umumnya digunakan untuk mencatat penggabungan usaha, namum metode penyatuan kepemilikan (pooling method) dapat digunakan dalam beberapa kondisi. Muhibah (goodwill) umumnya dikapitalisasi dan diamortisasi terhadap laba, namun tidak ditentukan berapa lama periode amortisasi yang maksimum. Goodwill tidak perlu diuji untuk penurunan nilai . Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan dan metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi pada perusahaan yang tidak dikonsolidasikan, yang dapat dipengaruhi secara signifikan. Praktik translasi mata uang asing sama dengan IAS 21. Aktiva dan kewajiban anak perusahan yang berdiri sendiri ditranslasikan dengan menggunakam metode kurs penutupan (akhir tahun) dan perbedaan translasi dimasukan ke dalam ekuitas.

Perkembangan Sistem Akuntansi di Indonesia

SAK yang dikonvergensikan dengan IFRS ini diterapkan pada entitas-entitas yang memiliki fungsi fidusia (memegang kepentingan orang banyak) atau disebut juga dengan berakuntabilitas publik. Contoh entitas yang memiliki fungsi fidusia adalah entitas perbankan, BUMN, dan entitas yang menjual saham di pasar modal. Komponen utama dari SAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diadopsi dari International Accounting Standard (IAS) dan International Financial Reporting Standard (IFRS), dan Intepretasi atas Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diadopsi dari SIC (Standard Intepretation Committee) dan IFRIC (International Financial Reporting Intepretation Committee). Hal ini berarti bahwa IFRSs terdiri dari IAS, IFRS, SIC, dan IFRIC. Perbedaannya, IAS dibuat oleh International Accounting Standards Committee (IASC) organisasi pendahulu IASB yang berdiri pada tahun 1973. IASC ini kemudian direstrukturisasi menjadi IASB pada tahun 1999. Pada tahun 2001, IASC menjadi foundation (IASCF) yang mendanai IASB. Sejak saat itu, IASB meneruskan tugas dari IASC. Untuk membedakan produk buatan IASC dan IASB, standar-standar yang selanjutnya dibuat oleh IASB dinamai dengan IFRS. SIC dibuat oleh Standards Intepretation Committee, suatu komite khusus yang berfungsi membuat intepretasi dari IAS yang principle based. Intepretasi ini sifatnya menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal yang lebih detail. IFRIC dibuat oleh International Financial Reporting Intepretation Committee, suatu komite khusus yang berfungsi membuat intepretasi dari IFRS.

Entitas yang tidak memiliki fungsi fidusia atau entitas yang memiliki fungsi fidusia namun diijinkan regulatornya (sebagai contoh adalah BPR), menggunakan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Hal ini berdasarkan pertimbangan biaya manfaat dalam penyajian laporan keuangan, yang mana biaya penyajian laporan keuangan jangan sampai terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan manfaatnya. Untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, kebanyakan manfaat laporan keuangan adalah untuk pemilik. Dalam hal ini, penerapan persyaratan SAK (yang konvergen dengan IFRSs) untuk entitas tanpa akuntabilitas publik akan menghabiskan banyak biaya yang tidak akan sebanding dengan manfaatnya. Seperti misalnya pengukuran dengan nilai wajar, atau persyaratan pengungkapan informasi yang cukup banyak. Pengaturan dalam SAK ETAP berdasarkan pada prinsip pervasif. Dalam prinsip ini, Kerangka Dasar Penyajian dan Pelaporan Keuangan (KDPPLK) yang dalam SAK bukan merupakan bagian dari standar, dijadikan bagian dari standar ETAP yang memiliki kekuatan mengatur. Selain itu, SAK ETAP masih menggunakan konsep biaya historis (historical cost). Contoh entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UMKM dan perusahaan privat.

Selain entitas bisnis terdapat juga entitas non-bisnis yang melakukan kegiatan tanpa berorientasi laba. Entitas non-bisnis ini biasa juga disebut sebagai entitas sektor publik (public sector entity) yang terbagi menjadi pemerintahan dan organsiasi non pemerintahan (non governmental organisation). Secara internasional, akuntansi untuk entitas sektor publik diatur oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) dengan produknya yang disebut dengan IPSAS. IPSAS ini diterapkan untuk entitas sektor publik seperti misalnya pemerintahan, lembaga sosial kemasyarakatan, yayasan, dan partai politik. Di Indonesia, pengaturan untuk sektor publik dipisahkan. Entitas pemerintahan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh komite standar akuntansi pemerintahan, sedangkan entitas nirlaba menggunakan PSAK 45: Pelaproan Keuangan Organisasi Nirlaba. Sementara ini PSAK 45 masih menjadi bagian SAK. Di masa depan, PSAK 45 ini akan dipisahkan menjadi standar akuntansi tersendiri mengingat perbedaan tujuan entitas, tujuan pelaporan, dan rerangka konseptual.

 

DAFTAR PUSTAKA

http://windy2502.blogspot.com/2013/04/sistem-akuntansi-lima-negara.html

http://gianpriastamazone.blogspot.com/2012/10/perbandingan-perkembangan-sistem.html

http://books.google.co.id/books?id=tR2ZNt_GZ0AC&pg=PA195&lpg=PA195&dq=sistem+akuntansi+perancis&source=bl&ots=DIaBT3LKmy&sig=9T0jyLRQzi6UJzhQ9eFhCX8LACg&hl=en&sa=X&ei=RHleU42rFs3r8AX-8oGIDQ&redir_esc=y#v=onepage&q=sistem%20akuntansi%20perancis&f=false